BDS SELAYAR | Anggota DPR RI Junaidi Auly berharap pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa khususnya dalam pemulihan perekonomian desa.
Demikian diungkapkan Junaidi dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemarin.
Guna mendukung pemulihan perekonomian desa, Anggota Komisi XI ini meminta keberlanjutan dan efektivitas peran BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan memperjelas detail informasi terkait batasan-batasan pengelolaan dana desa.
"Untuk itu kedua institusi ini urgensi melanjutkan kontribusinya untuk memastikan pelbagai program-program pembangunan desa termasuk pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Selanjutnya, anggota legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan tantangan pemulihan perekonomian di desa kini semakin tertekan ketika Pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Jika salah memitigasi dikhawatirkan bukan saja memperlambat pemulihan ekonomi desa, namun meningkatkan kemiskinan di pedesaan," tegasnya.
Menurut Junaidi, semestinya pemulihan ekonomi desa yang masih berjalan ini perlu didukung dengan stabilitas ekonomi, namun yang terjadi masyarakat kini dihadapkan pada kenaikan pelbagai kebutuhan bahan pokok dan transportasi masyarakat pedesaan sebagai implikasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian desa perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh termasuk memperdalam keberpihakan nyata dari pemerintah,” tutup Junaidi.(*)
