JAKARTA | BDS SELAYAR – Wakil Presiden (Wapres) mengakui masih banyak desa di Indonesia masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).
"Berdasarkan data yang diterima, saat ini sebanyak 23.24 persen desa di Indonesia masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data IDM," terang Wapres.
Itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2022 di Jakarta, Kamis (23/06/2022).
Hadir dalam acara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, dan lainnya.
Wapres pun berpesan kepada jajaran Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk terus memantau implementasi program-program yang telah dicanangkan sehingga hasilnha dapat terukur dan seluruh desa di Indonesia dapat merasakan manfaatnya.
Wapres menargetkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menghapus seluruh desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2024 mendatang.
Wapres menegaskan pembangunan desa merupakan pusat pertaruhan pembangunan Indonesia di masa depan. Jika desa kuat dan mandiri, maka mimpi Indonesia maju akan makin mudah diwujudkan.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa saat ini desa juga menjadi titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah pun mendorong ekonomi desa untuk terus bergerak. Salah satunya, melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya desa makin sejahtera.
"Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa," tuturnya.
Salah satu cara untuk mengoptimalkan BUMDes, menurut Wapres adalah dengan melibatkan tokoh penggerak desa.
"Saya menilai keterlibatan tokoh penggerak desa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan memajukan desa," ujarnya.
Sedangkan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama memang merupakan lembaga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan tetap bertumpu pada budaya lokal.
"BUMDes dan BUMDes Bersama mengalami peningkatan dramatis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah BUMDes meningkat drastis 606 persen dari 8.100 pada tahun 2014, menjadi 57.288 BUMDes pada tahun 2021," paparnya. (**)
